Keterangan Foto: Foto Wakil Bupati lama masih terpajang di lokasi, Selasa (27/10/2026).
PELALAWAN, Mataandalas.id – Masih ditemukannya kantor dan sekolah di Kabupaten Pelalawan yang memajang foto Wakil Bupati periode sebelumnya, Nasarudin SH MH, menjadi sorotan mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya perhatian terhadap pembaruan simbol-simbol pemerintahan di lingkungan instansi, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap satuan pendidikan di daerah itu.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITP2I Pelalawan, Fajar Nugraha, menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai, setelah lebih dari dua tahun kepemimpinan Bupati H. Zukri bersama Wakil Bupati Husni Tamrin berjalan, semestinya seluruh kantor pemerintahan dan sekolah telah menyesuaikan foto pejabat daerah sesuai dengan kepemimpinan yang sedang menjabat.
Menurut aktivis mahasiswa ini, keberadaan foto pejabat lama yang masih terpajang di sejumlah tempat, apabila terbukti, bukan sekadar persoalan administratif atau penataan ruangan. Hal itu juga menyangkut ketertiban administrasi pemerintahan, kepatuhan terhadap arahan pimpinan daerah, serta kepekaan aparatur dalam mengikuti perkembangan pemerintahan.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kepemimpinan Bupati H. Zukri dan Wakil Bupati Husni Tamrin sudah berjalan lebih dari dua tahun, tetapi mengapa masih ada kantor dan sekolah yang diduga belum memperbarui foto pejabat daerahnya? Ke mana pengawasan selama ini?” ujar Fajar, Selasa (27/10/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, khususnya dalam memastikan tertib administrasi dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangannya.
Fajar juga mempertanyakan sejauh mana Kepala Dinas Pendidikan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kondisi di lapangan. Menurutnya, seorang kepala organisasi perangkat daerah tidak cukup hanya menjalankan tugas dari balik meja, tetapi harus memastikan kebijakan dan instruksi pemerintahan diterapkan hingga ke tingkat satuan pendidikan.
“Kalau persoalan sederhana seperti pembaruan foto pejabat saja masih luput dari perhatian, publik wajar mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap hal-hal lain yang lebih substansial di lingkungan pendidikan. Jangan sampai kondisi ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap situasi di lapangan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Fajar meminta Bupati Pelalawan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan. Ia bahkan mendesak agar Bupati mempertimbangkan pencopotan pejabat tersebut apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
“Bupati harus tegas. Jika memang terbukti ada kelalaian dan pembiaran, kami meminta agar Kepala Dinas Pendidikan dievaluasi secara serius, bahkan dicopot jika memenuhi dasar dan ketentuan yang berlaku. Jabatan itu amanah, sehingga harus disertai tanggung jawab dan kinerja yang nyata,” katanya
Fajar menambahkan, pergantian kepemimpinan daerah seharusnya diikuti dengan pembaruan administrasi dan atribut resmi di seluruh instansi terkait. Hal tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa satuan kerja pemerintahan berjalan tanpa koordinasi atau tidak mengikuti perkembangan kepemimpinan daerah.
