SUMATERA BARAT (MataAndalas) – Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan keresahan masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi udara yang memburuk juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan, terutama anak-anak, lansia, dan masyarakat yang rentan mengalami gangguan pernapasan.
Ketua Aliansi Mahasiswa Pariaman Bersatu sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fadhil Afrinaldi MZ, menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menangani dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Menurut Fadhil, penanganan kabut asap tidak cukup hanya melalui imbauan maupun kebijakan sementara. Pemerintah perlu memastikan adanya langkah nyata untuk melindungi kesehatan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan.
“Pemerintah harus melihat persoalan kabut asap ini secara menyeluruh. Masyarakat tidak hanya membutuhkan imbauan, tetapi juga langkah nyata agar bisa menghirup udara sehat dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman,” ujar Fadhil, Jum’at (16/10/2026).
Ia juga menyoroti kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya mengurangi paparan udara tidak sehat di lingkungan sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diiringi langkah perlindungan lain karena kabut asap juga dapat menyelimuti permukiman warga.
“Memindahkan kegiatan belajar ke rumah tidak serta-merta membuat anak-anak terbebas dari paparan kabut asap. Pemerintah juga harus memperhatikan kualitas udara di lingkungan tempat tinggal mereka,” katanya.
Fadhil menilai dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat. Terlebih, tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengobatan ketika anggota keluarganya mengalami gangguan kesehatan.
Menurutnya, akses terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, terutama warga di pelosok desa yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Biaya transportasi menuju puskesmas atau rumah sakit dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Bagi masyarakat kecil, biaya perjalanan untuk berobat saja bisa menjadi persoalan. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan bagaimana warga tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya tambahan yang sulit mereka tanggung,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memastikan fasilitas kesehatan siap menangani kemungkinan meningkatnya keluhan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Informasi kualitas udara juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan.
Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pelayanan kesehatan bergerak, penguatan koordinasi antarpuskesmas, serta bantuan akses transportasi bagi warga di wilayah terpencil yang membutuhkan penanganan medis.
Di sisi lain, Fadhil menegaskan bahwa penanganan sumber kabut asap harus menjadi perhatian utama. Apabila kebakaran hutan dan lahan terbukti menjadi penyebabnya, upaya pemadaman, pencegahan perluasan kebakaran, dan penegakan hukum harus dilakukan secara serius sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ia juga menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan pemerintah, kendala yang dihadapi di lapangan, serta perkembangan penanganan kabut asap.
“Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak kabut asap. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses terhadap fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Fadhil menambahkan, masyarakat pada dasarnya menginginkan udara kembali bersih, anak-anak dapat belajar dengan aman, dan aktivitas sehari-hari berjalan normal tanpa dihantui kekhawatiran terhadap kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan kabut asap tidak hanya diukur dari banyaknya imbauan atau kebijakan yang diumumkan, tetapi juga dari sejauh mana langkah tersebut memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
“Harapan masyarakat sederhana, yakni bisa menghirup udara sehat, menjaga kesehatan keluarga, dan mendapatkan pelayanan yang layak ketika membutuhkan pertolongan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan,” tutup Fadhil.
