PELALAWAN, (MataAndalas) – Persoalan pembayaran insentif kader Posyandu menjadi perhatian dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, pembayaran insentif disebut mengalami keterlambatan hingga delapan bulan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Baharuddin, S.H., M.H., dari Partai Golkar, menyampaikan sikap tegas agar hak para kader Posyandu segera diselesaikan.
Baharuddin menegaskan, kader Posyandu merupakan bagian penting dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam membantu kegiatan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa maupun kelurahan.
“Jangan sampai kader Posyandu yang sudah bekerja melayani masyarakat selama berbulan-bulan justru haknya tidak dibayarkan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Baharuddin dalam rapat, Senin (31/8).
Menurutnya, apabila masih terdapat kendala administrasi, pemerintah daerah harus segera menyelesaikannya dan memberikan kepastian kepada para kader.
“Kalau memang ada persoalan administrasi, selesaikan administrasinya. Jangan kader yang menjadi korban. Mereka sudah bekerja, maka hak mereka harus dibayarkan,” ujarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kadis DPMD Kabupaten Pelalawan Novri Wahyudi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa proses pembayaran sebelumnya memang masih berjalan.
Namun, saat ini sebagian besar insentif kader Posyandu telah disalurkan.
“Kemarin dalam proses, tadi sudah disalurkan. Sebagian besar sudah,” kata Novri, Senin (31/8).
Ia menjelaskan, masih terdapat kader yang belum menerima insentif karena masih dalam proses melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
“Yang belum masih melengkapi syarat,” jelasnya.
Dengan adanya penjelasan tersebut, persoalan pembayaran insentif kader Posyandu saat ini sebagian besar telah direalisasikan, sementara kader yang belum menerima masih perlu melengkapi persyaratan administrasi.
Baharuddin sebelumnya meminta agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan pemerintah daerah memastikan seluruh hak kader yang telah memenuhi persyaratan dapat segera dibayarkan.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam pembayaran insentif agar para kader tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
